Uncategorized

Biaya/Tarif Layanan PPID: Berdasarkan SK Ketua MA-RI No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan dan SK Ketua Pengadilan Agama Bantul NOMOR : 97/KPA.W12-A3/SK.TI1/I/2026 tentang Biaya Perolehan Informasi pada Pengadilan Agama Bantul Tahun 2026 Berikut Tabel Biaya yang dikenakan di Pengadilan Agama Bantul No Uraian Biaya 1 Penggandaan/Fotocopy Gratis 2 Biaya Salinan Putusan/Penetapan 500/Lembar Dasar Hukum: PP Nomor 5 Tahun

A. Informasi Publik yang wajib dibuka terdiri dari: 1 Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 2 Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan 3 Informasi yang wajib tersedia setiap saat. B. Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada huruf A disediakan dalam bentuk Dokumen Elektronik atau dokumen cetak dan wajib memenuhi kaidah lnteroperabilitas Data.

Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Tinjauan Kami menyadari bahwa privasi di World Wide Web merupakan hal penting bagi Anda. Kami menggunakan informasi untuk memahami kebutuhan Anda dengan lebih baik dan meningkatkan pengalaman Anda pada website kami. Dalam kebijakan privasi ini, kami menyatakan beberapa praktek yang kami pakai untuk memanfaatkan dan menjelaskan informasi yang diperoleh dari website kami. Informasi yang kami

MONEV PELAKSANAAN PPID TAHUN 2026 NO URAIAN WAKTU KEGIATAN DOKUMEN MONEV 1 Monev PPID  1. 12 Mei 2026  –  Klik Link Eviden  MONEV PELAKSANAAN PPID TAHUN 2025 NO URAIAN WAKTU KEGIATAN DOKUMEN MONEV 1 Monev PPID  1. 8 Januari 2025  –  Klik Link Eviden  2. 15 Mei 2025 –  Klik Link Eviden

Profil Singkat PPID Pengadilan Agama Bantul Kelas IB Pengadilan Agama Bantul Kelas IB berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan informasi publik secara terbuka, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komitmen ini diwujudkan melalui pembentukan unit layanan informasi publik yang terintegrasi dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mana di Pengadilan Agama Bantul ditingkatkan menjadi, salah satunya

Peraturan Mengenai Keterbukaan Informasi Publik # Nomor Tentang 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 4 PERMA No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan

Statistik Pengadilan 2026