Uncategorized

by

Daftar Informasi Terbuka Pasca Sengketa/Keberatan Tahun 2026 No Bulan Jumlah Informasi Dibuka Link Dokumen 1 Januari NIHIL – 2 Februari NIHIL – 3 Maret NIHIL – 4 April NIHIL – 5 Mei NIHIL 6 Juni NIHIL 7 Juli NIHIL 8 Agustus NIHIL 9 September NIHIL 10 Oktober 11 November 12 Desember

PETUGAS INFORMASI DAN PENGADUAN TAHUN 2026

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP)  PROSEDUR DAN KETENTUAN MENGAJUKAN PERMOHONAN SENGKETA INFORMASI DI PENGADILAN AGAMA BANTUL : 

Laporan Permohonan Informasi Pengadilan Agama Bantul Tahun 2026 No Bulan Jumlah Informasi Waktu Keterangan 1 Januari 150 5 – 15 Menit Dikabulkan 2 Februari 97 5 – 15 Menit Dikabulkan 3 Maret 52 5 – 15 Menit Dikabulkan 4 April 107 5 – 15 Menit Dikabulkan 5 Mei 84 5 – 15 Menit Dikabulkan 6

Berikut ini Laporan Pelayanan Informasi Publik Pengadilan Agama Bantul: NAMA DOKUMEN LINK DOKUMEN Dokumen LLID Tahun 2025 KLIK DISINI Dokumen LLID Tahun 2024 KLIK DISINI Dokumen LLID Tahun 2023 KLIK DISINI

Hak Pemohon Informasi menurut Undang-Undang no 14 Tahun 2008 I. Pemohon informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali:   (a) Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi, dapat:   – Menghambat proses penegakan hukum; – Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak

Cara Pengajuan Permohonan Informasi  A. PERSYARATAN 1. Pemohon lnformasi wajib melampirkan identitas pada saat mengajukan permintaan lnformasi berupa: a.   Pemohon Pemohon Informasi perorangan paling kurang melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau suratketerangan kependudukan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil;  b.  Pemohon Informasi badan hukum Pemohon Informasi badan hukum paling kurang melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; atau c.   Pemohon Pemohon Informasi kelompok orang/organisasi kemasyarakatan harus melampirkan surat

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI Klik tombol di bawah ini untuk mengisi Formulir Permohonan Informasi Permohonan Informasi Pernyataan Keberatan DOWNLOAD FILE No Formulir Link 1 Bukti Pengajuan Permohonan Informasi Model A Klik Disini 2 SK PPID Tentang Penolakan Permohonan Informasi Klik Disini 3 Pemberitahuan Tertulis Klik Disini 4 Tanda Terima Pembayaran Penggandaan Informasi Klik Disini 5 Bukti Pengajuan

Syarat dan Prosedur Pengajuan  Registrasi  Tanggapan Atas Keberatan Formulir Keberatan Informasi