Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Bantul

Pos Bantuan Hukum
Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) merupakan layanan yang dibentuk oleh Pengadilan dan ada di setiap pengadilan Tingkat pertama yang dibiayai oleh negara untuk memberikan layanan bantuan hukum tanpa dipungut biaya atau gratis bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu.
Petugas Posbakum yang merupakan Advokat, Sarjana Hukum, dan Sarjana Syari’ah yang berasal dari Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan yang bekerjasama dengan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014
Jenis Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Meliputi:
- Informasi hukum
- Konsultasi hukum
- Nasihat hukum
- Pembuatan surat gugatan/permohonan
Mekanisme Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)
Mekanisme Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradjlan Agama Republik Indonesia Nomor 0508.a/DjA/HK.OO/111/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Tanggal 26 Maret 2014 sebagai berikut:
- Penerima Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)
Yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/ atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian inforrnasi, konsultasi hukum, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
- Syarat-syarat Pengguna Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)
- Mengajukan permohonan secara tertulis/lisan yang berisi sekurang-kurangnya identitas Pemohon dan uraian singkat mengenai pokok permasalahan yang dimohonkan Bantuan Hukum, dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; atau
- Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS); atau
- Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan.
Alur Pengajuan Layanan POSBAKUM di Pengadilan Agama Bantul
- Pemohon menghadap sendiri ke Petugas POSBAKUM yang telah dibentuk oleh Pengadilan.
- Mengajukan permohonan secara tertulis/lisan yang berisi sekurang-kurangnya identitas Pemohon dan uraian singkat mengenai pokok permasalahan yang dimohonkan Bantuan Hukum.
- Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan
- Petugas POSBAKUM memberikan layanan sesuai dengan jenis layanan yang dimohonkan di POSBAKUM.
Keberadaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Bantul
Lembaga Penyedia Layanan Posbakum di Pengadilan Agama Bantul untuk tahun 2026 adalah Lembaga Bantuan Hukum SAMBER NYAWA sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bantul Nomor: 1614/KPA.W12-A3/PL1.1.6/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025 tentang Kegiatan Jasa Konsultasi Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Bantul Tahun 2026.
