Rencana Umum Pengadaan
Rencana Umum Pengadaan Read More »
1 SIPENDAPA (Sistem Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan Pengadilan Agama) SIPENDAPA merupakan layanan kerjasama antara Pengadilan Agama Bantu dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. SIPENDAPA adalah inovasi layanan pembaharuan dokumen administrasi kependudukan (KTP dan KK) yang memudahkan para pihak dalam perubahan status perkawinan di KTP dan perubahan anggota keluarga di KK setelah berperkara di
Bantul, 29 Mei 2026 — Pengadilan Agama Bantul melaksanakan acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Agama Bantul Kelas IB pada Jumat (29/05/2026) bertempat di Aula Pengadilan Agama Bantul. Dalam acara tersebut, Septianah, S.H.I., M.H., Ketua Pengadilan Agama Bantul secara resmi melantik Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I. sebagai Wakil Ketua Pengadilan
Pelantikan Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Agama Bantul Kelas IB Read More »
Bantul, 21 Mei 2026 — Tim Pengawas dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (BAWAS MA RI) melaksanakan kegiatan exit meeting hasil pengawasan reguler pada Kamis, 21 Mei 2026, bertempat di Pengadilan Agama Bantul. Pelaksanaan pengawasan reguler berlangsung selama dua hari, yaitu sejak tanggal 19 Mei hingga 20 Mei 2026. Kegiatan pengawasan tersebut dipimpin oleh
BAWAS MA RI Expose Hasil Pengawasan Reguler di PA Bantul Read More »
Inovasi ini berupa layanan antar jemput bagi pihak beperkara penyandang disabilitas. Pengadilan Agama Bantul menyediakan layanan bagi pihak beperkara penyandang disabilitas yang membutuhkan layanan antar jemput. Petugas akan menjemput ke kediaman pihak pada saat hari sidang, serta mengantarkan kembali ke rumah pihak setelah selesai persidangan tanpa biaya. Untuk memanfaatkan layanan, silahkan hubungi WA – 085155335336
SIANJELITA (Siap Antar Jemput Kembali Layanan Disabilitas) Read More »
GUGATAN SEDERHANA EKONOMI SYARIAH Perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa. Penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara sederhana mengacu kepada Perma 2/2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana atau biasa dikenal dengan istilah small claims court. Sementara itu, penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara biasa tetap mengacu kepada pelbagai
Prosedur Gugatan Sederhana Read More »