Uncategorized

Petugas PTSP

PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. TUJUANPTSP bertujuan:a. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.b. Memberikan pelayanan yang prima,

Petugas PTSP Read More »

SOP Kesekretariatan

SOP KESEKRETARIATAN No Nama LINK 1 SOP Pelaksanaan Orientasi dan Sosialisasi Penyampaian Tugas, Peran, dan Tanggungjawab DOWNLOAD 2 SOP PELAKSANAAN ORIENTASI DAN SOSIALISASI PENYAMPAIAN TUGAS, PERAN DAN TANGGUNGJAWAB DOWNLOAD 3 SOP IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR DOWNLOAD 4 SOP PENGELOLAAN DATA PEGAWAI DOWNLOAD 5 SOP PENGELOLAAN KARPEG, TASPEN, BPJS, KARIS DAN KARSU DOWNLOAD 6 SOP

SOP Kesekretariatan Read More »

Profil Hakim

Drs. Aziddin Siregar, S.H., M.H. HAKIM DETASERING Penghargaan :Satyalancana Karya Dwiwindu – 2021 Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. HAKIM DETASERING Penghargaan :Satyalancana Karya X Tahun- 2011Satyalancana Karya XX Tahun- 2018 Nur Syamsiah, S.Sy. HAKIM Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos. HAKIM Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. HAKIM

Profil Hakim Read More »

PA Bantul Gelar Entry Meeting Audit Internal SMAP

Bantul (28/01/2026) – Pengadilan Agama Bantul melaksanakan Rapat Entry Meeting Audit Internal Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang bertempat di Aula Pengadilan Agama Bantul. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Tim SMAP, termasuk Forum Komunikasi Anti Penyuapan (FKAP), serta Anggota Audit Internal. Rapat Entry Meeting ini dibuka secara resmi oleh Koordinator Audit Internal, Ibu Mardha Areta,

PA Bantul Gelar Entry Meeting Audit Internal SMAP Read More »

Dasar Hukum ZI

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 31

Dasar Hukum ZI Read More »

Dasar Hukum SMAP

Dasar Hukum Pelaksanaan Sistem Manajamen Anti Penyuapan (SMAP) Sk Tim SMAP PA Bantul Tahun 2025 Keputusan Kepala Badan Pengawasan Nomor ; 15/BP/SK/PW1.1.1/II/2024 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (Smap) Di Pengadilan SK Kepala Badan Pengawasan Nomor 14/BP/SK.PW1/II/2024 tentang Tentang Penunjukan Satuan Kerja Pelaksana Sistem Manajemen Anti Penyuapan (Smap) Pada Tahun 2024 Surat Keputusan Kepala

Dasar Hukum SMAP Read More »

Scroll to Top