Bantul – Pengadilan Agama Bantul menyelenggarakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Semester I Tahun 2026 sebagai tindak lanjut atas hasil Audit Internal SMAP, Selasa (4/8), bertempat di Aula Pengadilan Agama Bantul. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Bantul, Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I., selaku Ketua Forum Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang mewakili Ketua Pengadilan Agama Bantul selaku top manajemen karena sedang mengikuti fit and proper test. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh aparatur Pengadilan Agama Bantul.
Rapat Tinjauan Manajemen merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus implementasi SMAP yang bertujuan memastikan efektivitas penerapan sistem, mengevaluasi hasil audit internal, serta menetapkan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan secara berkelanjutan. Dalam forum tersebut dibahas hasil temuan audit, efektivitas penerapan pengendalian anti penyuapan, tindak lanjut yang harus segera dilaksanakan, serta berbagai strategi untuk meningkatkan kualitas implementasi SMAP di lingkungan Pengadilan Agama Bantul.
Dalam arahannya, Achmad Fikri Oslami menegaskan bahwa setiap temuan hasil audit harus segera ditindaklanjuti melalui Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP). Menurutnya, kecepatan dalam menyelesaikan tindak lanjut merupakan wujud komitmen seluruh aparatur dalam menjaga efektivitas Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
“Saya berharap seluruh rekomendasi hasil audit dapat segera ditindaklanjuti sehingga implementasi SMAP di Pengadilan Agama Bantul semakin kuat dan berkelanjutan,” tegasnya.
Beliau juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh Tim SMAP dan segenap aparatur Pengadilan Agama Bantul yang terus menjaga konsistensi implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan meskipun PA Bantul telah berhasil meraih predikat SMAP Paripurna. Semangat perbaikan berkelanjutan, menurutnya, harus terus dipelihara sebagai bagian dari budaya organisasi yang berintegritas.
Melalui pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen ini, Pengadilan Agama Bantul menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan efektivitas penerapan SMAP, memperkuat budaya integritas, serta mewujudkan tata kelola peradilan yang profesional, akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik penyuapan.