1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 31 […]
Dasar Hukum Pelaksanaan Sistem Manajamen Anti Penyuapan (SMAP) Sk Tim SMAP PA Bantul Tahun 2025 Keputusan Kepala Badan Pengawasan Nomor ; 15/BP/SK/PW1.1.1/II/2024 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (Smap) Di Pengadilan SK Kepala Badan Pengawasan Nomor 14/BP/SK.PW1/II/2024 tentang Tentang Penunjukan Satuan Kerja Pelaksana Sistem Manajemen Anti Penyuapan (Smap) Pada Tahun 2024 Surat Keputusan Kepala
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bantul nomor: 7/KPA.W12-A3/SK.PW1.2/I/2026 tentang pembentukan unit pengendali gratifikasi pada pengadilan agama bantul
STANDAR PELAYANAN MAKLUMAT PELAYANAN Pengadilan Agama Bantul telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat pencari keadilan, perlindungan atau pengayoman, kepastian biaya dan waktu penyelesaian, mengajukan keluhan, pengaduan dan melakukan pengawasan. Komitmen tersebut dituangkan dalam sebuah Maklumat Pelayanan Pengadilan Agama Bantul. Dasar Hukum Maklumat Pelayanan adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Standar & Maklumat Pelayanan Read More »