
Bantul, 11 November 2026 – Pengadilan Agama Bantul menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Pembinaan oleh Pimpinan Bulan November Tahun 2026 pada Rabu (11/11/2026), bertempat di Media Center Pengadilan Agama Bantul. Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, para Hakim, Panitera, Sekretaris, serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pengadilan Agama Bantul.
Rapat dibuka oleh Sekretaris Pengadilan Agama Bantul, Fajar Widodo, S.H.I., M.H.P., kemudian dilanjutkan dengan pembinaan oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul, Septianah, S.H.I., M.H. Dalam arahannya, Ketua menekankan pentingnya menjaga kedisiplinan kerja serta meningkatkan pengawasan dan pembinaan oleh atasan langsung kepada masing-masing bawahan. Seluruh aparatur juga diingatkan untuk mempertahankan berbagai prestasi yang telah diraih serta terus menjaga integritas dan profesionalisme.
Ketua turut menegaskan bahwa implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan pembangunan Zona Integritas (ZI) harus terus dilaksanakan secara konsisten. Memasuki Triwulan IV Tahun 2026, diharapkan capaian kinerja Pengadilan Agama Bantul dapat masuk dalam 10 besar. Selain itu, seluruh aparatur diminta meningkatkan kedisiplinan dalam pengisian Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), mendukung pelaksanaan pengawasan bidang, serta berpartisipasi aktif dalam publikasi kegiatan melalui website dan Instagram resmi Pengadilan Agama Bantul. Ketua juga mengingatkan seluruh aparatur agar menghindari praktik judi online dan gaya hidup flexing yang dapat berdampak negatif terhadap integritas dan profesionalisme.
Selanjutnya, Wakil Ketua Pengadilan Agama Bantul, Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I., menyampaikan arahan terkait pelaksanaan persidangan dan pengawasan bidang Triwulan IV Tahun 2026. Beliau meminta agar pengawasan bidang segera dilaksanakan dan diselesaikan paling lambat tanggal 20 November 2026. Selain itu, disampaikan pentingnya memahami dan menerapkan PERMA Nomor 7, 8, dan 9 Tahun 2016 yang mengatur tentang penegakan disiplin kerja hakim, pengawasan dan pembinaan atasan langsung, serta pedoman penanganan pengaduan (Whistleblowing System) di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.
Pada kesempatan berikutnya, Panitera Pengadilan Agama Bantul, Dra. Mardhiyah Nur, menyampaikan sejumlah evaluasi terkait pelaksanaan administrasi kepaniteraan. Beberapa hal yang menjadi perhatian meliputi optimalisasi penggunaan Aplikasi Harmoni, ketertiban pengunggahan relaas panggilan, pengelolaan data PNBP, serta kelengkapan administrasi pendaftaran perkara melalui aplikasi e-Court. Panitera juga menyampaikan penyempurnaan template Berita Acara Sidang (BAS) APS, pengarsipan berkas perkara cerai talak, serta penyesuaian tarif pengiriman surat tercatat yang mulai berlaku pada 7 November 2026. Dalam rangka meningkatkan kenyamanan persidangan, disampaikan pula pemenuhan kebutuhan sarana ruang sidang dan pentingnya efisiensi penggunaan energi listrik.
Sementara itu, Sekretaris Pengadilan Agama Bantul, Fajar Widodo, S.H.I., M.H.P., memberikan arahan terkait evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan menjelang akhir Tahun Anggaran 2026. Beliau menekankan optimalisasi pemanfaatan sisa anggaran sesuai ketentuan, peningkatan koordinasi antarbagian, perencanaan Tambahan Uang Persediaan (TUP), serta persiapan kebutuhan Tahun Anggaran 2027.
Pembahasan kesekretariatan meliputi beberapa bidang, yaitu Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan (PTIP), Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana (Ortala), serta Umum dan Keuangan. Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain pemeliharaan perangkat komputer dan jaringan internet, penataan serta digitalisasi arsip kepegawaian, penyelesaian administrasi kepegawaian, penyusunan SKP akhir tahun, pemeliharaan genset, serta peningkatan sarana dan prasarana kantor guna mendukung kelancaran operasional dan pelayanan.
Melalui rapat koordinasi dan pembinaan ini, diharapkan seluruh aparatur Pengadilan Agama Bantul dapat menindaklanjuti setiap arahan dan hasil evaluasi sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi, meningkatkan kedisiplinan, menjaga integritas, serta mengoptimalkan kinerja dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat pencari keadilan.
