
Bantul — Pengadilan Agama (PA) Bantul mengambil langkah strategis dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak melalui sinergi lintas instansi. Pada hari Selasa, 17 November 2026, bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bantul pukul 13.30 WIB, digelar rapat koordinasi penting guna membahas rencana pelaksanaan sidang terpadu perwalian anak.
Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Bapak Agus Budiraharja, S.K.M., M.Kes, serta dihadiri oleh jajaran pimpinan instansi penegak hukum dan lembaga terkait. Turut hadir dalam kesempatan tersebut pimpinan dari Pengadilan Negeri (PN) Bantul, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantul, serta perwakilan dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan Mustika Tama.
Dalam arahannya, Bapak Agus Budiraharja, S.K.M., M.Kes memimpin pembahasan mendalam mengenai rencana pelaksanaan sidang terpadu perwalian. Beliau menekankan pentingnya penetapan perwalian yang sah secara hukum bagi anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus, seperti anak-anak asuh di panti sosial. Perwalian ini memiliki urgensi yang tinggi agar hak-hak keperdataan, pendidikan, dan masa depan anak-anak tersebut terlindungi secara optimal di mata hukum.
Rencana program sidang terpadu ini disambut dengan antusias dan apresiasi tinggi oleh para pimpinan instansi yang hadir. Ketua Pengadilan Agama Bantul, Septianah, S.H.I, M.H. memberikan tanggapan sambutan positif dan menyatakan kesiapan lembaganya untuk mensukseskan program pelayanan hukum yang lebih cepat, mudah, dan menjangkau masyarakat secara langsung. Kehadiran perwakilan dari LKSA Panti Asuhan Mustika Tama juga memberikan warna penting dalam rapat tersebut, mengingat lembaga kesejahteraan sosial memiliki peran sentral dalam pengasuhan sehari-hari anak yang membutuhkan kepastian status hukum perwalian.
Rapat koordinasi ini akhirnya ditutup dengan kesepakatan dan komitmen bersama untuk merealisasikan program Sidang Terpadu Perwalian. Melalui sinergi antara Pemerintah Daerah Bantul, Pengadilan Agama Bantul, Pengadilan Negeri Bantul, Kejaksaan Negeri Bantul, serta lembaga sosial masyarakat ini, diharapkan proses hukum perwalian ke depan dapat berjalan lebih efektif demi kepentingan dan masa depan anak-anak di Kabupaten Bantul.
