Eviden Pembangunan ZI

PEMENUHAN (30)
1.	Manajemen Perubahan
	i	Penyusunan Tim Kerja
		12a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas	Klik disini
		12b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas	Klik disini
	ii	Rencana Pembangunan Zona Integritas
		12a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Klik disini
		12b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM	Klik disini
		12c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM	Klik disini
	iii	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM
		12a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	Klik disini
		12b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas	Klik disini
		12c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti	Klik disini
	iv	Perubahan pola pikir dan budaya kerja
		12a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM	Klik disini
		12b. Sudah ditetapkan agen perubahan	Klik disini
		12c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	Klik disini
		12d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Klik disini
2.	Penataan Tatalaksana
	i	Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama
		12a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi	Klik disini
		12b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan	Klik disini
		12c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi	Klik disini
	ii	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
		12a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi	Klik disini
		12b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	Klik disini
		12c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	Klik disini
		12d. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik	Klik disini
	iii	Keterbukaan Informasi Publik
		12a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	Klik disini
		12b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Klik disini
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
	i	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
		12a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan	Klik disini
		12b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	Klik disini
		12c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja	Klik disini
	ii	Pola Mutasi Internal
		12a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan	Klik disini
		12b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan	Klik disini
		12c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja	Klik disini
	iii	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
		12a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi	Klik disini
		12b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	Klik disini
		12c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan	Klik disini
		12d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	Klik disini
		12e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring)	Klik disini
		12f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja	Klik disini
	iv	Penetapan Kinerja Individu
		12a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi	Klik disini
		12b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya	Klik disini
		12c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	Klik disini
		12d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward	Klik disini
	v	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
		12a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan	Klik disini
	vi	Sistem Informasi Kepegawaian
		12a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala	Klik disini
4.	Penguatan Akuntabilitas
	i	Keterlibatan Pimpinan
		12a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan	Klik disini
		12b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja	Klik disini
		12c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Klik disini
	ii	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
		12a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada	Klik disini
		12b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil	Klik disini
		12c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	Klik disini
		12d. Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART	Klik disini
		12e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu	Klik disini
		12f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Klik disini
		12g. Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja	Klik disini
		12h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja	Klik disini
5.	Penguatan Pengawasan
	i	Pengendalian Gratifikasi
		12a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi	Klik disini
		12b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	Klik disini
	ii	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
		12a. Telah dibangun lingkungan pengendalian	Klik disini
		12b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	Klik disini
		12c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	Klik disini
		12d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	Klik disini
	iii	Pengaduan Masyarakat
		12a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Klik disini
		12b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti	Klik disini
		12c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Klik disini
		12d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Klik disini
	iv	Whistle-Blowing System
		12a. Whistle Blowing System telah diterapkan	Klik disini
		12b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System	Klik disini
		12c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti	Klik disini
	v	Penanganan Benturan Kepentingan
		12a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Klik disini
		12b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi	Klik disini
		12c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Klik disini
		12d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Klik disini
		12e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	Klik disini
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
	i	Standar Pelayanan
		12a. Terdapat kebijakan standar pelayanan	Klik disini
		12b.Standar pelayanan telah dimaklumatkan	Klik disini
		12c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	Klik disini
		12d. telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan	Klik disini
	ii	Budaya Pelayanan Prima
		12a. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	Klik disini
		12b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Klik disini
		12c. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan	Klik disini
		12d. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Klik disini
		12e. Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	Klik disini
		12f. Terdapat inovasi pelayanan	Klik disini
	iii	Pengelolaan Pengaduan
		12a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor!	Klik disini
		12b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan	Klik disini
		12c. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi	Klik disini
	iv	Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan
		12a. Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Klik disini
		12b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Klik disini
		12c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	Klik disini
	v	Pemanfaatan Teknologi Informasi
		12a. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	Klik disini
		12b. Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi	Klik disini
		12c. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus	Klik disini

REFORM (30)
1.	Manajemen Perubahan
	i	Komitmen dalam perubahan
		a. Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi (dalam 1 tahun)	Klik disini
		– Isi Jumlah Agen Perubahan
		– Isi Jumlah Perubahan yang dibuat
		b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen	Klik disini
	ii	Komitmen Pimpinan
		a. Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan	Klik disini
	iii	Membangun Budaya Kerja
		a. Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari	Klik disini
2.	Penataan Tatalaksana
	i	Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan
		a. Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan	Klik disini
	ii	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi
		a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien	Klik disini
		b. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien	Klik disini
	iii	Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat
		a. Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal	Klik disini
		b. Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal	Klik disini
		Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal	Klik disini
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
	i	Kinerja Individu
		a. Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya	Klik disini
	ii	Assessment Pegawai
		a. Hasil assement telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai	Klik disini
	iii	Pelanggaran Disiplin Pegawai
		a. Penurunan pelanggaran disiplin pegawai	Klik disini
4.	Penguatan Akuntabilitas
	i	Meningkatnya capaian kinerja unit kerja
		a. Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih	Klik disini
	ii	Pemberian Reward and Punishment
		a. Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi	Klik disini
	iii	Kerangka Logis Kinerja
		a. Apakah terdapat penjenjangan kinerja ((Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai?	Klik disini
5.	Penguatan Pengawasan
	i	Mekanisme Pengendalian
		a. Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang	Klik disini
	ii	Penanganan Pengaduan Masyarakat
		a. Persentase penanganan pengaduan masyarakat	Klik disini
	iii	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
		Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	Klik disini
		Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Klik disini
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
	i	Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik
		a. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada:	Klik disini
		1. Kesesuaian Persyaratan
		2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
		3. Kecepatan Waktu Penyelesaian
		4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis
		5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
		6. Kompetensi Pelaksana/Web
		7. Perilaku Pelaksana/Web
		8. Kualitas Sarana dan prasarana
		9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
		b. Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah:	Klik disini
		1. Waktu lebih cepat
		2. Pelayanan Publik yang terpadu
		3. Alur lebih pendek/singkat
		4 Terintegrasi dengan aplikasi
	ii	Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi
		Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab	Klik disini

HASIL (40)
1.	BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL
		a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)	Klik disini
		b. Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	Klik disini
2.	PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
		a. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)	Klik disini